Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pembangunan infrastruktur bukan suatu hal yang mudah, terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Sehingga menurutnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dibutuhkan pendekatan yang beragam dan saling melengkapi antara berbagai sektor dan level pemerintahan, selain pusat juga melibatkan peran strategis pemerintah daerah (Pemda) di semua tingkatan.

Baca Juga: Kembangkan SAF dari Minyak Jelantah, Airbus Beri Apresiasi Pertamina Patra Niaga

Mendagri menyampaikannya pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).

“Tidak mudah membangun infrastruktur. Kita juga memerlukan kombinasi transportasi udara, transportasi laut, serta transportasi darat. Selain itu, tentu saja, transportasi digital,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Infrastruktur, Minggu (15/6).

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah, yang berdampak langsung terhadap tata kelola pembangunan infrastruktur. 

"Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah. Pembagian kewenangan ini memungkinkan setiap tingkatan pemerintahan untuk menjalankan perannya sesuai dengan skala wilayah dan kebutuhannya," jelas Mendagri.

Terkait pengelolaan anggaran, Mendagri memaparkan bahwa dari total anggaran nasional sekitar Rp4.000 triliun (setara 252 miliar dolar AS), sebanyak Rp938 triliun ditransfer ke daerah. Ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai sekitar Rp402 triliun, maka total anggaran yang dikelola oleh 552 pemerintah daerah—terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten—mencapai sekitar Rp1.300 triliun.

“Dari anggaran dan sistem pemerintahan, Anda bisa melihat sejak awal bahwa ini cukup kompleks,” jelasnya.

Mendagri juga menyoroti bahwa dalam satu dekade terakhir, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan hasil yang nyata dalam berbagai sektor infrastruktur, seperti pembangunan sumber daya air, permukiman, jalan, transportasi darat dan udara, pelabuhan, hingga sistem irigasi dan infrastruktur desa. “Setidaknya kami telah mencapai sejumlah target, seperti sumber daya air,” katanya.

Sebagai contoh, hingga 2025, panjang jalan provinsi telah mencapai lebih dari 50.000 kilometer, sementara jalan kabupaten dan kota hampir 500.000 kilometer. Desa-desa pun telah membangun lebih dari 33.000 kilometer jalan, ditambah jembatan kecil, pasar desa, tambatan perahu, embung, penahan tanah, fasilitas olahraga, dan akses air bersih.

Menutup paparannya, Mendagri menegaskan pentingnya pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan yang jelas antara pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur. Ke depan, ia mendorong agar kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. 

“Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, baik secara nasional dengan pendekatan whole of government, bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, termasuk semua pemerintah daerah. Kolaborasi dan sinergi adalah kata kuncinya,” tandas Mendagri.

Halaman:

• 1
• 2