DPD RI Siap Berkolaborasi dengan Kepala Daerah untuk Kemajuan Nasional
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah.
Pernyataan ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini saat menghadiri Pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2).
"Esensi perjuangan politik DPD RI adalah sebagai alat politik Pemda dan masyarakat daerah. Sehingga kami pastikan semua Anggota DPD RI siap berkolaborasi dengan para kepala daerah baik Gubenur, Bupati dan Wali Kota yang baru saja dilantik," kata Sultan.
"Sehingga kami ingin posisi dan peran DPD dipertegas dan diperjelas dalam mendukung pembangunan di daerah. DPD adalah jembatan aspirasi politik Pemda dan merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan anggaran transfer pusat ke daerah (TKD)," kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Lebih lanjut Sultan menyampaikan selamat atas dilantiknya semua Kapala daerah secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, semua patut berbangga karena untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia kepala daerah dilantik secara serentak di Istana negara oleh kepala negara dan kepala pemerintahan.
"Kami melihat hal ini menunjukkan adanya keinginan politik presiden Prabowo untuk menghimpun semua kekuatan nasional di daerah untuk berkolaborasi, bergotong royong mensukseskan semua program pemerintah. Dan tentunya untuk mempertegas prinsip kesatuan nasional dalam sistem pemerintahan presidensial", tutupnya.
(adv/adv)相关推荐
- QuickQ加速器-robin
- Dolar Terkoreksi Usai Turunnya Peringkat Kredit AS
- Ini 3 Agenda Utama Rapimnas Golkar 2024 Selain Pengunduran Diri Airlangga
- Mulai Hari Ini, Razia Uji Emisi Di DKI Digelar Sepekan Sekali, Sepeda Motor Bisa Didenda Rp 250 Ribu
- Pria China Bertekad Mendaki 50 Gunung dengan Posisi Handstand
- Respons Mengejutkan Jokowi Soal Hasil Rapat Baleg DPR RI Terkait Revisi UU Pilkada
- Peringkat Kredit AS Turun karena Utang Membengkak, Investor Cemas RUU Baru Tambah Beban
- Pemprov DKI Terpecah Akibat Geng