时间:2025-06-14 23:01:21 来源:网络整理 编辑:娱乐
JAKARTA, DISWAY.ID-- Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyambut positif quickq加速器有什么用
JAKARTA,quickq加速器有什么用 DISWAY.ID-- Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyambut positif niat baik Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas korupsi selama kepemimpinannya.
Abdul menilai bahwa pemberantasan korupsi sejatinya sudah menjadi kewajiban tiap kepala pemerintahan.
BACA JUGA:Luar Biasa! Di Tengah Hujan Deras, Prabowo Pimpin Parade Senja di Magelang
BACA JUGA:Respons Positif CSIS Atas Kabinet Prabowo: Kementerian Punya Portofolio Lebih Khusus
Artinya, pejabat yang diduga melakukan korupsi harus segera ditindak, tanpa kompromi.
"Yang penting harus diimplementasikan pada program-program kerja pemerintahan, jika ada indikasi melakukan korupsi harus langsung diproses pidana," ujarnya kepada awak media, Jumat, 25 Oktober 2024.
Tak berhenti di situ, Abdul juga mendorong Prabowo segera menuntaskan kasus korupsi yang sudah bertahun-tahun jalan di tempat tanpa ada kepastian penyelesaiannya.
Salah satunya, kasus payment gateway Kemenkumham. Mangkrak hampir 10 tahun, dan tersangkanya pun masih melenggang bebas.
BACA JUGA:Prabowo Diminta Fokus Atasi Turunnya Kelas Menengah, Ini Kata Ekonom Senior INDEF
"Siapapun yang terbukti atau ada indikasi buktinya harus diproses hukum, terutama diprioritaskan untuk menghindari dan mengembalikan kerugian negara berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan," tuturnya.
Kasus payment gateway Kemenkumham kembali mencuat usai eks Wamenkumham Denny Indrayana di situs miliknya, menyinggung status tersangka yang disandangnya akan genap berusia 10 tahun, pada Februari 2025.
Pada Maret 2023, Andi Syamsul Bahri, sang pelapor dugaan korupsi itu sempat mengeluhkan perkembangan kasus yang jalan di tempat. Tetapi, hingga sekarang belum juga ada tanda-tanda kelanjutan dari perkara tersebut.
Abdul Fickar pun menyarankan bagi pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi itu, untuk mengajukan gugatan praperadilan. Aar kasus itu bisa kembali bergulir penanganannya.
BACA JUGA:Prabowo Diminta Fokus Atasi Turunnya Kelas Menengah, Ini Kata Ekonom Senior INDEF
PT KAI Comuter Layani 331 Juta Lebih Penumpang Sepanjang 20232025-06-14 22:53
Saham Emiten Pengelola Starbucks (MAPB) Masuk Pantauan BEI, Ada Apa?2025-06-14 22:20
Gabung Jadi Kuasa Hukum Anak Soeharto, Ini Alasan Busyro Muqoddas2025-06-14 22:17
Rachel Vennya Jadi Tersangka, Begini Langkah Selanjutnya2025-06-14 22:16
Relawan KGB Targetkan 70 Persen Suara di DKI Jakarta untuk Prabowo2025-06-14 22:07
Dewas KPK: Ada 329 Laporan Masyarakat Selama Periode 20192025-06-14 21:46
Syarat Daftar Pelajar Penggerak Merah Putih Angkatan 2 untuk Jenjang SMP/SMA, Siswa Wajib Tahu!2025-06-14 21:44
Kronologi Lengkap Mahasiswa ITB Lompat dari Lantai 27 Apartemen, Baru 3 Bulan Kuliah2025-06-14 21:37
Famos Eco Wood Kembangkan Kayu Jadi Bioenergi Masa Depan2025-06-14 20:56
Langkah Kemen PPPA Tangani Kasus Polisi Lecehkan Korban Pemerkosaan di NTT2025-06-14 20:42
BI Sebut Penjualan Eceran Naik 2,6% pada Mei 2025, Ini Penopangnya!2025-06-14 22:45
Didampingi Abraham Samad, Said Didu Penuhi Panggilan Polisi Buntut Kritik PSN PIK2025-06-14 22:33
Gabung Jadi Kuasa Hukum Anak Soeharto, Ini Alasan Busyro Muqoddas2025-06-14 22:20
Askrindo Beri Perlindungan pada 73 Lokasi Wisata Milik Perum Perhutani di Jawa Barat dan Banten2025-06-14 22:01
Influencer Promosikan Judi Online Segera Diperiksa Pekan Ini, ALMI Laporkan 26 Artis2025-06-14 22:01
Kawal Agenda Nasional, Apel Kasatwil Polri Digelar di Akpol Semarang2025-06-14 21:58
Dolar Melemah, Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga Menguat di AS2025-06-14 21:48
Gembok Dibuka, Dua Emiten Saham Ini Kembali Diperdagangkan2025-06-14 21:32
Tingkat Kepuasan Masyarakat Tinggi, DPR RI Apresiasi Kinerja Polri2025-06-14 21:31
Bawaslu Temukan Politik Uang di Sulsel, Begini Modusnya2025-06-14 20:54