Kabinet Merah Putih Gemuk, Akademisi Soroti Anggaran Gaji Terancam Membengkak

JAKARTA,quickq苹果版加速器 DISWAY.ID -- Banyaknya jumlah Menteri dan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, beban anggaran negara yang diperlukan untuk menggaji para Menteri dan Wakilnya sudah dipastikan akan bertambah jumlahnya.
Bahkan, anggaran gaji para Menteri dan Wakilnya diperkirakan akan mencapai Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun.
Menurut keterangan Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, persoalan penggunaan anggaran terletak pada struktur pemerintahan yang terlalu besar, atau yang sering disebut sebagai "kabinet obesitas”.
BACA JUGA:Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik Dicecar Penyidik KPK soal Kedekatannya dengan Tersangka
BACA JUGA:Prabowo Nilai Program Studi Banding ke Luar Negeri Tidak Perlu, Ini Kata Ekonom
“Ketika sebuah kabinet memiliki terlalu banyak menteri dan staf pendukung, pengeluaran untuk gaji, fasilitas, dan operasional juga semakin besar. Beban biaya untuk menopang kabinet yang besar tetap akan menjadi masalah yang membebani anggaran negara,” ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Kamis 24 Oktober 2024.
Dalam hal ini, Achmad juga menyoroti usulan Presiden Prabowo Subianto untuk meniadakan program Studi Banding ke luar negeri.
Menurutnya, langkah ini tampaknya tidak sepenuhnya mencerminkan komitmen untuk melakukan efisiensi secara menyeluruh.
“Dalam konteks efisiensi anggaran, pemerintah harusnya lebih berani dan konsisten dalam melakukan perampingan birokrasi, termasuk merasionalisasi jumlah kementerian, lembaga, dan pegawai pemerintah yang tidak efisien,” pungkas Achmad.
BACA JUGA:Krista Exhibitions Siap Dukung Pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia, dengan Gelar PRO AVL 2024
BACA JUGA:Perilaku Gen Z Beri Keuntungan Perbankan, Layanan Online Buat Tak Bergantung dengan Kantor Cabang
Melanjutkan, Achmad juga menambahkan bahwa jika pemerintah hanya berfokus pada penghematan di sektor-sektor kecil seperti studi banding, sementara struktur pemerintah tetap besar dan boros, maka upaya penghematan ini akan terasa inkonsisten.
“Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi secara komprehensif, tidak hanya membatasi kegiatan yang terlihat kurang relevan tetapi juga menyederhanakan struktur pemerintah secara keseluruhan,” tegas Achmad.
Dalam hal ini, Achmad menilai bahwa adanya reformasi birokrasi berupa penggabungan kementerian yang memiliki fungsi serupa, mengurangi jumlah staf ahli yang sering kali berlebihan, serta meninjau kembali anggaran operasional di berbagai lembaga Pemerintah.
- 1
- 2
- »
相关文章
Karyawan BRI Diduga Lakukan Korupsi Rp12,1 Miliar
Warta Ekonomi - Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan Asisten Manajer Operasional dan Layanan2025-06-027 Minuman Ini Tingkatkan Mood dalam Sekejap, Kerja Jadi Semangat
Daftar Isi 1. Teh hijau2025-06-02Susun Regulasi Wisata Edukasi, Kemenpar Fokus pada Keselamatan dan Manfaat
Warta Ekonomi, Jakarta - Pemerintah sedang dalam proses menyusun pedoman wisata edukasi yang berfoku2025-06-02Chery TIGGO 8 CH Dijual Seharga Rp499 Juta
Warta Ekonomi, Jakarta - PT Chery Sales Indonesia (CSI) mengumumkan harga resmi dari Chery TIGGO 8 C2025-06-02Bursa Asia Tertekan Kebijakan Tarif AS: Negosiasi Xi
Warta Ekonomi, Jakarta - Bursa Asia kompak terkoreksi signifikan dalam perdagangan di Jumat (30/5).2025-06-02Menkes Budi Gunadi: Saya Mau Ngejar 300 Ribu Per Hari
Warta Ekonomi, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana menjangkau siswa di 200 rib2025-06-02
最新评论