Survei Indikator: 63,4 Persen Publik Tak Setuju Pembatalan Hasil Pemilu atas Prabowo
JAKARTA,quickq怎么读 DISWAY.ID--Indikator Politik Indonesia memaparkan survei terbaru mereka terkait sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hasilnya sebanyak 63,4 persen mayoritas masyarakat tidak setuju pembatalan penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilu 2024.
Sebanyak 68,6 persen juga tidak setuju diilakukan pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA:Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pemilu, Anies Imbau Pendukungnya Sampaikan Aspirasi dengan Tertib
"Jadi tidak setuju sama sekali total hampir 69 persen," kata Direktur Indikator Politik Burhanudin Muhtadi, Senin, 22 April 2024.
Namun, dia mengungkapkan, ada hal menarik dalam temuannya di lapangan, yakni basis pendukung PDIP tak setuju jika Pilpres 2024 diulang tanpa Prabowo-Gibran.
Padahal, kata Burhanudin, permohonan tersebut, diajukan oleh kuasa hukum paslon 03 yang diusung oleh PDIP.
"Berdasarkan partai, ini menarik gugatan itu diajukan oleh kuasa paslon 03 tapi basis PDIP (55,1 persen) mayoritas tidak setuju," jelas dia.
Diketahui, periode survei dilakukan tanggal 4-5 April 2024, dilakukan kepada 1.201 responden melalui metode random digit dialing (RDD). Target populasi survei ini ialah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional.
BACA JUGA:Jelang Putusan Sidang PHPU Pilpres 2024, TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar
Margin of error survei diperkirakan ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dilakukan melalui telepon oleh pewawancara yang dilatih.
下一篇:144 Peristiwa Penembakan Gas Air Mata Sepanjang 2015
相关文章:
- Di Hadapan Jokowi, Prabowo Bertekad Lanjutkan Pembangunan jika Menang Pilpres
- Sekjen Parpol Pendukung Prabowo Bakal Jualan Konten 17
- DAIKIN Sambangi Politeknik Negeri Pontianak: Perluas Wawasan Terkait Solusi Tata Udara
- Bripka Andry Ngaku Dapat Ancaman Usai Bongkar Praktik Setoran: Satu Dinas Marah, Kok Dibongkar Semua
- Siap Libas Semua Jalan di Tanah Air, QJMotor Perkenalkan Empat Motor Teranyar
- Soal Dana Kampanye, KPU Kembali Berlakukan LPSDK Untuk Partai Politik Peserta Pemilu
- JICT Raih Penghargaan Anugerah Jakarta Utara 2025
- Ketum dan Waketum PBNU Serta Rais Aam Tidak Boleh Nyaleg, Ini Alasannya!
- Sidang Praperadilan Pertama Siskaeee Hari Ini Digelar
- Perkara Rocky Gerung dan Refly Harun, Dilimpahkan ke Bareskrim
相关推荐:
- Polri Bantah ICW Soal Kelebihan Bayar Pistol Peluncur Merica: Ada Kesalahan Input
- TNI Gerebek Markas KKB Papua di Kampung Aluguru, 3 Orang Anak Buah Egianus Kogoya Tewas
- Motif Penganiayaan Imam Masykur Asal Aceh Diungkap Pomdam Jaya
- Lucky Hakim Tegaskan Tak Ikut Shalat Ied Shaf Bercampur di Al Zaytun
- 4 Tahun Harun Masiku Belum Ditangkap, ICW Desak KPK Evaluasi Menyeluruh di Penindakan KPK
- Ketum dan Waketum PBNU Serta Rais Aam Tidak Boleh Nyaleg, Ini Alasannya!
- Website dan Rekening Diduga Milik Rumah Film Porno di Jakarta Selatan Bakal Diblokir
- Polri Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi di Sulteng dan Bekasi, Total 16 Bayi Dijual
- Survei Poltracking: PDIP
- Cegah Polusi Udara Jakarta, Menparekraf Dukung Penerapan WFH
- Jadwal Contraflow Tol Karawang Barat
- Polri Bantah ICW Soal Kelebihan Bayar Pistol Peluncur Merica: Ada Kesalahan Input
- Surya Paloh: Selamat Tinggal Politik Cebong dan Kampret
- Kabar Baik Pilot Susi Air yang Disandera KKB Diungkap TNI: Akan Membahagiakan Kita Semua
- Sejumlah Menteri Dikabarkan Mundur, Jokowi: Namanya Tahun Politik
- KPU Tetapkan 3 Pasangan Capres
- Saat Banyak Simpatisan Tumbang, Ini Reaksi Prabowo
- Bahasa Indonesia Resmi Jadi Bahasa UNESCO, Begini Respon Jokowi
- Ramai Dibicarakan, Denny JA Beberkan Alasan Capres
- Jreng! Kejagung Kembali Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Jalur Kereta Api Besitang